Pengertian dari legitimasi hukum forex

Oleh Uwes Fatoni, M. Ag Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik Prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah - mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut Tugas Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi 1. Tradisi keluarga atau darah biru 2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan 3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis 4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin 5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek 1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan 2. Kewenangan substancioso yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental Setiap masyarakat pasti memak Ai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap a. Turun temurun keturunan atau keluarga b. Pemilihan langsung atau perwakilan c. Paksaan revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan. Sikap terhadap kewenangan 2) Mempertanyakan (skeptis) Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up) 1. Masyarakat politik - krisis identitas 2. Hukum - krisis konstitusi 3. lembaga politik - krisis kelembagaan 4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan 5. kebijakan - krisis kebijakan krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis Kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalam krisis disebutlah krisis legitimasi. Pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya. Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah. Cara mendapat legitimasi 1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualísta seperti upacara kenegaraan, desfile tentara atau pemberian penghargaan. 2. materiilinstumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (necessidades básicas) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dll. 3. pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum. Tradisional tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh kerajaan ideologi penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap kewenangannya. Kualitas pribadi kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi prosedural peraturan perundang-undangan instrumental menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil. Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural e instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental. menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial mengatasi Masalah Lebih Cepat mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita kesejahteraan peralihan prinsip kewenangan persaingan Yang tajam dan tidak Sehat pemerintah tidak memenuhi janjinya sosialisasi kewenangan berubah timbullah kekecewaan Dan Yang keresahan menimbulkan krisis legitimasi. YAYASAN SOEHEILY QARY SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MERANGIN PRODI KESEHATAN MASYARAKAT 2014 KATA PENGANTAR Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat Dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul 8220Pelanggaran Etika Politik Dalam Legitimasi Hukum8221 guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di era politik saat ini, banyak sekali pembaharuan-pembaharuan isi undang-undang dan aturan-aturan pemerintah lainnya, yang di dalamnya terdapat isi yang harus dipatuhi oleh seluruh kalangan. Baik si pembuat maupun masyarakat, namun dalam kenyataannya aturan-aturan tersebut hanya ampuh untuk mendikte kita sebagai kalangan masyarakat, sedangkan para pegawai pemerintahan (pejabat) cenderung acuh atau bahkan tak mau tahu. Hingga bermunculan kasus-kasus memalukan yang kian marak diperbincangkan. Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Supeno, SH, MH yang sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan isi makalah saya ini. Kami menyadari sedalam-dalamnya bahwa kami tidaklah sempurna dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi sempurna nya makalah ini. Dengan demikian Kami berharap dengan dibuat nya makalah ini dapat bermanfaat bagi kami selaku penyusun dan pembaca lainnya. Bangko, novembro de 2014 Penyusun DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. BAB I PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang. 1.2. Rumusan Masalah. 1.3. Tujuan Penulisan. BAB II PEMBAHASAN. 2.1. Pengertian Etika. 2.2.Pessoal político. 2.3.Pengertian Etika Politik. 2.4.Pagertian Legitimasi. 2.5.Pengertian Hukum. 2.6. Permasalahan Demokrasi Di Indonesia. 2.7. Bentuk Pelanggaran Etika Politik Dalam Legitimasi Hukum. 2.8. Masalah Penyelesaian. PENUTUP BAB IV. 4.1. Kesimpulan. 4.2. Saran. 1.1. Latar Belakang Di era político em estado de fora, banyak sekali pembaharuan-pembaharuan isi undang-undang dan aturan-aturan pemerintah lainnya, yang di dalamnya terdapat isi yang harus dipatuhi oleh seluruh kalangan. Baik si pembuat maupun masyarakat, namun dalam kenyataannya aturan-aturan tersebut hanya ampuh untuk mendikte kita sebagai kalangan masyarakat, sedangkan para pegawai pemerintahan (pejabat) cenderung acuh atau bahkan tak mau tahu. Hingga bermunculan kasus-kasus memalukan yang kian marak diperbincangkan baru-baru ini, salah satunya adalah korupsi yang seakan menjadi rahasia umum, dan bagaimana pemerintah dan aparat hukum dalam menyikapinya. Sudah sesuaikah antara permasalahan yang dibuat dengan hukum yang berlaku Dalam makalah ini penulis akan menjabarkan sedikit tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sederet aparat-aparat yang dibanggakan rakyat saat ini, dan bagaimana peran pemerintah dan penegak hukum dalam mengeleminasinya, serta sudahkah nilai-nilai yang Terkandung dalam pancasila diterapkan 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apa itu etika politik. 2. Apa saja pelanggaran dalam etika politik. 3. Apa itu Legitimasi Hukum. 1.3. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumal, masalah di atas, dapat diuraikan tujuan penulisan makalah sebagai berikut. 1. Memahami arti etika politik. 2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai macam-macam pelanggaran yang ada dalam etika politik. 3. Memberikan pemahaman tentang peranan etika politik dalam legitimasi hukum. Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek Kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. 2.2. Pengertian Politik Secara etimologis. Politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan Negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (política) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternativo dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manuscrito sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu). 2.3. Pengertian Etika Politik Secara substantiva pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian 8216moral8217 senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun Negara, etika politik tetap meletakkan dasar manuscrito fundamental sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didsarkan kepada hakekat manuscrito sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bies berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manuscrito tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manuscrito sebagai manusia Pokok-pokok etika politik seperti: 1. Kebebasan berfikir dan beragama. 2. Pecambagénio kekuasaan. 3. Kedaulatan rakyat. 4. Negara hukum demokratisrepulikan. 5. Hak-hak asasi manusia. 6. Keadilan sosial. 2.4 Pengertian Legitimasi Legitimasi merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan. Seperti halnya konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga merupakan konsep yang menimbulkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit Merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Antara kekuasaan normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. 2.5. Pengertian Hukum Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manuscrito untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Dalam perkembangan fungsi hukum terdiri dari. uma. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang Hukum mempunyai sifat memaksa Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa Yang benar. C. Sebagai sarana penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan. Disini hukum dijadikanalat untuk membawa masyarakat kea rah yang lebih maju. 2.6. Permasalahan Demokrasi di Indonesia Demokrasi dipandang sebagai sebagai sesuatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (boa sociedade e bom governo). Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. 2.7. Bentuk Pelanggaran Etika Politik Dalam Legitimasi Hukum Bentuk pelanggaran Etika Politik Dalam Legitimasi Hukum contoh nya seperti pemilihan umum, dimana pemilihan umum yang seharusnya terjadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah pemilihan umum secara langsung dan umum, SERA bersifat bebas, rahasia , Jujur, dan adil. Namun bagaimanakah etika politik dari para aktor dalam pemilihan umum, khususnya calon pemerintah dan calon wakil rakyat di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu, mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, merianankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya. Tidak hanya janji-janji yang mereka Gunakan untuk mencari popularitas de kalangan rakyat melalui tindakan política do dinheiro. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manuscrito tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, namun melalui dinheiro política secara tidak langsung mereka mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subyektif, tanpa memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi pesaingnya. Apabila calon petinggi pemerintahan yang sejak awal sudah melakukan persaingan tidak sehat tersebut berhasil menduduki jabatan pemerintahan, tentu sangat diragukan apakah ia dapat menjalankan pemerintahan yang bersih atau tidak. Terbukti dengan begitu banyaknya petinggi pemerintahan di Indonesia saat ini, khususnya mereka yang duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat, yang terlibat kasus korupsi. Ini adalah buah dari kecurangan yang mereka lakukan melalui dinheiro política dimana mereka sudah mengeluarkan begitu banyak dana demi membeli suara rakyat, sehingga ketika mereka berkuasa mereka akan cenderung memanfaatkan kekuasaannya yang antara lain bertujuan untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan tersebut. Tidak hanya korupsi, sikap atau perilaku keseharian para wakil rakyat tersebut juga tidak menunjukkan etika politik yang baik sebagai seseorang yang seharusnya mengayomi dan menjadi penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat. Mereka kehilangan semangat dan tekad untuk membela rakyat yang bertujuan pada tercapainya kesejahteraan rakyat, yang mereka ungkapkan ketika masih menjadi calon wakil rakyat. Mereka kehilangan jatidiri sebagai seorang pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi kepentingan pribadi dan kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah yang semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat, dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, bahkan untuk sekedar rapat saja mereka tidak menghadiri dan Hanya titip absen, atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat berlangsung. 2.8. Penyelesaian Masalah Proses demokrasi mengalami kemunduran dikarenakan ketidak mampuan pemerintah yang berkuasa melakukan perubahan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan tuntutan rakyat, terutama yang menyangkutr kepentingan dan perbaikan nasib masyarakat miskin. Kondisi perekonomian makin tidak menentu, pengangguran dan orang miskin semakin banyak. Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonésia akan mati, dan negara Indonésia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasab pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginkan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan. Masyarakat sipil tumbuh tetapi tidak disertai dengan ketertiban sosial dan keberadaban masyarakat yang seakan-akan tidak di anggap. Hal ini thirdmin dari model pemberantasan korupsi 8220tebang pilih8221 yang sarat dengan kepentingan dikalangan elite politik. Demokrasi yang tidak memberi makna apa 8211 apa bagi bangsanya. BAB III PENUTUP Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (boa sociedade e bom governo). Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Etika politik adalah perilaku seseorang dalam melakukan kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu Secara substantivo pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Legitimasi merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian etika politik dalam legitimasi hukum adalah perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan politik yang berazas kan legalitas hukum dan aturan. Pokok-pokok etika politik seperti: 1. Kebebasan berfikir dan beragama 2. Pembagian kekuasaan 3. Kedaulatan rakyat 4. Negara hukum demokratisrepulikan 5. Hak-hak asasi manusia 6. Keadilan sosial Para politisi perlu diingatkan bahwa peran meraka tersisipi suatu tanggungjawab sosial. Bukan sekedar tanggungjawab pribadi, partai atau golongan. Ketika aktivitas yang dilakukan itu penuh dengan tanggungjawab sosial maka tentunya ada suatu pertanggungjawaban morta kepada masyarakat atas semua hal yang dilakukan. Tanggunjawab sosial mestinya dimaknai sebagai janji. Artinya, berbicara janji, tentunya berbicara sesuatu yang harus ditepati sehingga apabila tidak ditepati maka dengan sendirinya mendapat sanksi. Dalam Bentuk Minimal sanksi moral. Ketika para politisi sadar akan tanggungjawab sosial maka dengan sendirinya mereka selalu memperhatikan etika dalam berpolitik. Kita juga sebagai rakyat harus mengerti bagaimana politik itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan amanah pancasila, tidak bertentangan dan bukan bagaimana pancasila dipolitikkan oleh penguasa negara khususnya negara indonesia.